Penulis: Stephen R. Weissman | Judul: A Culture of Deference – Congress’s Failure of Leadership in Foreign Policy | Penerbit: Basic Books | Tahun Terbit: 1995 | Tebal: xvii + 254 halaman
Ada sebuah penyakit politik yang tidak selalu terdengar seperti penyakit. Namanya deference, sikap terlalu menghormati, terlalu menurut, atau terlalu mudah menyerahkan keputusan kepada pihak yang dianggap lebih berkuasa.
Dalam demokrasi, tentu saja menghormati presiden bukan dosa. Yang menjadi masalah adalah ketika rasa hormat berubah menjadi kebiasaan untuk tidak bertanya.
Itulah yang dibedah Stephen R. Weissman dalam A Culture of Deference: Congress’s Failure of Leadership in Foreign Policy, buku yang pertama kali diterbitkan Basic Books pada 1995. Buku ini bukan sekadar kritik terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat, tapi juga merupakan semacam pemeriksaan kesehatan terhadap salah satu organ terpenting demokrasi Amerika: Kongres.
Dan hasil pemeriksaannya tidak terlalu menggembirakan.
Weissman berpendapat bahwa sejak Perang Dunia II, Kongres Amerika Serikat secara bertahap mengembangkan apa yang ia sebut sebagai “culture of deference”, budaya untuk terlalu mengalah kepada presiden dan cabang eksekutif dalam urusan luar negeri. Menurutnya, persoalannya bukan semata-mata karena presiden menjadi terlalu kuat, tetapi juga karena Kongres terlalu sering memilih untuk tidak menggunakan kekuatan konstitusionalnya sendiri.
Dengan kata lain, masalahnya bukan hanya ada orang yang mengambil alih kemudi. Masalahnya adalah orang yang seharusnya ikut memegang kemudi malah berkata: “Silakan saja, Pak Presiden. Kami percaya.”
Kalau demokrasi memiliki grup WhatsApp, ini mungkin saat ketika sebagian anggota memilih membaca pesan tanpa pernah bertanya siapa yang sebenarnya mengambil keputusan.
Ketika Kongres Memilih Duduk di Kursi Penonton
Weissman memiliki alasan kuat untuk membicarakan persoalan ini. Ia bukan pengamat yang hanya melihat Capitol Hill dari kejauhan. Ia pernah menghabiskan sekitar 12 tahun sebagai staf di House Foreign Affairs Committee dan memiliki pengalaman panjang di lingkungan kebijakan luar negeri Amerika. Dari posisi tersebut, ia melihat sebuah pola.
Setelah Perang Dunia II dan terutama selama Perang Dingin, politik luar negeri Amerika semakin dipandang sebagai wilayah yang membutuhkan kepemimpinan presiden. Ancaman komunisme, kebutuhan akan respons cepat, serta logika keamanan nasional membuat kewenangan eksekutif berkembang semakin besar. Masalahnya, kebiasaan itu tidak otomatis hilang ketika situasinya berubah.
Weissman menunjukkan bagaimana Kongres dalam berbagai periode pemerintahan, mulai dari Jimmy Carter, Ronald Reagan, George H. W. Bush hingga Bill Clinton, sering kali berada dalam posisi reaktif terhadap kebijakan presiden. Ia membahas sejumlah kasus seperti Angola, Nikaragua, Zaire, El Salvador, Filipina, Afrika Selatan, Irak, Bosnia, dan Somalia.
Kasus-kasus tersebut memperlihatkan pola yang menarik: Kongres sebenarnya mempunyai kewenangan, informasi, dan instrumen politik untuk memengaruhi kebijakan luar negeri. Tetapi kewenangan itu tidak selalu digunakan secara maksimal. Mengapa?
Salah satu jawabannya adalah karena kebijakan luar negeri sering dianggap sebagai “wilayah presiden”. Anggota Kongres lebih tertarik pada isu domestik yang langsung terlihat oleh pemilih: pajak, pekerjaan, jalan, pendidikan, kesehatan, dan tentu saja isu apa pun yang bisa dipasang di baliho menjelang pemilu. Politik luar negeri jauh lebih rumit.
Tidak banyak pemilih yang akan menelepon kantor anggota Kongres hanya karena kebijakan terhadap Angola salah arah. Tetapi jika jalan di depan rumah berlubang, telepon bisa datang sebelum ngopi pagi.
Weissman juga menyoroti pengaruh lembaga eksekutif, komunitas intelijen, serta kelompok kepentingan dan lobi. Dalam situasi seperti itu, anggota Kongres bukan hanya menghadapi presiden yang kuat, tetapi juga ekosistem politik yang membuat sikap pasif menjadi lebih mudah daripada membangun kebijakan luar negeri alternatif. Namun buku ini tidak mengatakan bahwa Kongres selalu gagal.
Justru salah satu kekuatan A Culture of Deference adalah pengakuan terhadap saat-saat ketika Kongres mampu keluar dari pola tersebut. Weissman menunjukkan sejumlah contoh ketika anggota Kongres, termasuk secara bipartisan, memainkan peran lebih aktif dalam isu hak asasi manusia dan kebebasan politik. Artinya, penyakit itu bukan penyakit terminal, yang sudah tidak mungkin diobati. Masih ada obatnya. Hanya saja pasien kadang tidak merasa perlu berobat.
Bukan Sekadar Perseteruan Presiden versus Kongres
Salah satu hal paling menarik dari buku ini adalah cara Weissman menggeser pertanyaan. Perdebatan tentang hubungan presiden dan Kongres biasanya berhenti pada pertanyaan: siapa yang lebih kuat?
Weissman mengajukan pertanyaan yang lebih tajam: mengapa Kongres membiarkan dirinya menjadi kurang kuat? Ini perbedaan yang penting.
Kalau presiden memperluas kekuasaan, kita bisa menyalahkan presiden. Tetapi kalau Kongres memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan eksekutif namun memilih untuk tidak melakukannya, masalahnya menjadi lebih dalam. Bukan lagi sekadar persoalan perebutan kekuasaan.Tapi menjadi persoalan budaya politik.
Di sinilah istilah deference menjadi penting. Kata ini menggambarkan bukan hanya tindakan tertentu, tetapi norma dan kebiasaan yang terbentuk selama bertahun-tahun.
Seseorang tidak perlu diperintah untuk tunduk jika ia sudah terbiasa tunduk. Dan inilah salah satu gagasan paling kuat dari buku Weissman.
Dari Perang Dingin ke Dunia yang Lebih Berisik
Buku ini terbit pada 1995, ketika Perang Dingin baru saja berakhir. Uni Soviet telah bubar, tetapi Amerika belum sepenuhnya menemukan bentuk baru politik luar negerinya.n Weissman melihat periode tersebut sebagai kesempatan untuk melakukan koreksi.
Jika alasan utama Kongres menyerahkan begitu banyak ruang kepada presiden selama Perang Dingin adalah keadaan darurat dan kebutuhan akan kepemimpinan nasional, maka berakhirnya Perang Dingin seharusnya membuka ruang bagi Kongres untuk mengambil kembali peran yang lebih aktif. Tetapi dunia tidak menjadi lebih sederhana.
Sebaliknya, ancaman berubah bentuk. Konflik regional, perang sipil, terorisme, operasi intelijen, intervensi militer, krisis kemanusiaan, serta persoalan ekonomi global membuat politik luar negeri tetap membutuhkan pengawasan demokratis.
Dengan kata lain, berakhirnya Perang Dingin tidak otomatis mengakhiri kebutuhan terhadap Kongres yang kritis. Dan di sinilah buku yang berusia lebih dari tiga dekade itu terasa agak nyebelin: ia masih memiliki kemampuan untuk mengganggu pembaca masa kini.
Mengapa Buku Ini Masih Relevan?
Karena pertanyaan yang diajukan Weissman ternyata lebih panjang umur daripada konteks yang melahirkannya.
Buku ini berbicara tentang Amerika Serikat, tetapi problem yang dibahasnya bersifat universal: apa yang terjadi ketika lembaga pengawas terlalu nyaman menjadi pengikut?
Dalam demokrasi mana pun, lembaga legislatif memiliki fungsi pengawasan. Ia bukan sekadar tempat orang-orang berkumpul untuk berpidato, berdebat, mengambil foto bersama, lalu pulang.
Fungsi pengawasan membutuhkan keberanian untuk mengatakan “tidak”, meminta data, mempertanyakan asumsi pemerintah, menguji informasi intelijen, dan meminta pertanggungjawaban pengambil keputusan.
Persoalan ini semakin penting di jaman ketika keputusan mengenai perang, keamanan, intelijen, teknologi, dan hubungan internasional dapat dibuat atau diumumkan dengan sangat cepat.
Dunia politik sekarang bergerak lebih cepat daripada pada 1995. Tetapi kecepatan tidak boleh menjadi alasan untuk menghilangkan pengawasan. Justru semakin cepat keputusan dibuat, semakin penting ada pihak yang bertanya: “Sebentar. Dasarnya apa?”
Ironisnya, pertanyaan sederhana semacam itu kadang merupakan bentuk keberanian politik yang paling mahal.
Weissman dan Pelajaran dari Irak
Peristiwa setelah buku ini diterbitkan bahkan membuat tesis Weissman semakin menarik untuk dibaca ulang.
Dalam tulisan tahun 2004 mengenai Perang Irak, Weissman kembali mengkritik kegagalan Kongres dalam menjalankan fungsi pengawasan. Ia mempertanyakan apakah Kongres telah memeriksa secara memadai dasar intelijen yang digunakan untuk mendukung keputusan perang. Ia menilai reformasi prosedural saja tidak cukup jika budaya politik yang mendasarinya tidak berubah.
Ini penting karena memperlihatkan bahwa gagasan dalam A Culture of Deference bukan sekadar kritik terhadap masa lalu, namun juga merupakan kerangka untuk membaca kejadian-kejadian berikutnya. Dan bahkan literatur akademik mutakhir masih menyoroti persoalan pengawasan Kongres terhadap operasi rahasia dan komunitas intelijen. Dalam Oxford Handbook of National Security Intelligence yang terbit pada 2025/2026, Weissman sendiri kembali membahas pengawasan Kongres terhadap operasi rahasia CIA dan menyimpulkan bahwa pengawasan tersebut masih bermasalah.
Jadi, kalau seseorang bertanya apakah gagasan buku ini sudah kedaluwarsa, jawabannya cukup sederhana: belum! Bahkan penulisnya sendiri masih membicarakan problem yang sama tiga dekade kemudian.
Data, Pengalaman, dan Kritik dari Dalam
Kekuatan terbesar A Culture of Deference adalah pengalaman Weissman sebagai orang dalam. Ia tidak sekadar menyusun teori tentang institusi politik. Ia menggabungkan analisis politik dengan pengamatan terhadap cara Kongres bekerja.
Kirkus menilai buku ini sebagai argumen yang serius mengenai mundurnya peran Kongres dalam politik luar negeri, sekaligus mencatat bahwa Weissman tidak mengabaikan contoh ketika Kongres justru berhasil memainkan peran penting.
Pendekatan semacam itu membuat buku ini lebih bernilai daripada sekadar pamflet anti-presiden. Weissman tidak mengatakan: “Presiden selalu salah.” Buku ini  justru mengatakan, kurang lebih, demokrasi akan bermasalah kalau hanya ada satu pihak yang serius berpikir. Itu kritik yang jauh lebih mendasar.
Tidak Ringan untuk Dibaca
Tentu saja, buku ini bukan bacaan untuk bacaan santai di pantai.
Kalau definisi bacaan ringan Anda adalah novel misteri dengan pembunuhan di halaman pertama, A Culture of Deference mungkin akan terasa seperti membawa buku hukum tata negara di tempat liburan. Pembahasannya akademis, historis, dan penuh dengan nama, institusi, kebijakan, serta kasus politik luar negeri. Pembaca yang tidak terbiasa dengan politik Amerika bisa membutuhkan kesabaran ekstra.
Namun justru di situlah nilai buku ini. Ia meminta pembaca bekerja sedikit lebih keras untuk memahami bahwa politik luar negeri tidak hanya lahir dari pidato presiden atau keputusan cabinet, tapi juga lahir dari lembaga yang menyetujui, menolak, mengawasi, membiayai, atau, yang sering terlupakan, meneng bae, diam saja.
Demokrasi Bukan Sistem yang Bisa Ditinggal Sendiri
Pada akhirnya, A Culture of Deference bukan hanya buku tentang Kongres Amerika, namun juga buku tentang perilaku institusi.
Sebuah lembaga demokrasi dapat kehilangan pengaruh bukan hanya karena kekuasaannya direbut, tetapi juga karena orang-orang di dalamnya berhenti menggunakan kekuasaan tersebut. Ini pelajaran yang sangat relevan bagi siapa pun yang memperhatikan demokrasi.
Lembaga pengawasan membutuhkan lebih dari sekadar kewenangan formal. Ia membutuhkan kapasitas, informasi, keberanian politik, staf yang kompeten, dan konstituen yang peduli. Weissman bahkan menawarkan gagasan reformasi internal Kongres dan perlunya membangun konstituensi yang lebih luas untuk isu-isu luar negeri. Sebab, demokrasi tidak cukup hanya memiliki aturan.
Demokrasi membutuhkan manusia yang bersedia menjalankan aturan tersebut, termasuk ketika menjalankannya berarti harus berhadapan dengan orang yang jauh lebih populer, lebih kuat, atau lebih berkuasa.
Terlalu Sopan Bisa Berbahaya
Ada satu ironi menarik dalam judul buku ini. Deference terdengar seperti sifat baik: sopan, menghargai, tahu diri.
Dalam kehidupan sehari-hari, sifat seperti itu bahkan sering dipuji. Tetapi dalam politik, terlalu banyak “tahu diri” bisa menjadi masalah.
Anggota parlemen yang selalu mengatakan “kami mendukung pemerintah” mungkin memang menciptakan suasana politik yang harmonis. Tetapi demokrasi tidak dibangun untuk menciptakan keharmonisan setiap saat. Demokrasi dibangun untuk memungkinkan perbedaan pendapat, pemeriksaan kekuasaan, dan pertanggungjawaban.
Kadang-kadang parlemen memang harus mengatakan: “Tidak.” Kadang harus mengatakan: “Buktikan.” Dan sesekali, mungkin yang paling penting: “Kami nggak yakin.”
Itulah pesan utama A Culture of Deference. Bahwa kekuasaan yang tidak diawasi akan cenderung berkembang, sementara lembaga yang terlalu lama membungkuk pada akhirnya bisa lupa bagaimana caranya berdiri tegak.
Buku ini diterbitkan pada 1995. Dunia sudah berubah. Perang Dingin sudah menjadi sejarah. Teknologi politik telah berubah drastis. Media sosial bahkan belum menjadi bayi yang bisa menangis. Namun satu hal tampaknya belum banyak berubah: godaan bagi lembaga politik untuk menyerahkan tanggung jawab kepada orang lain.
Dan mungkin itulah alasan paling kuat untuk membaca kembali Weissman hari ini. Sebab demokrasi bukan hanya membutuhkan pemimpin yang kuat. Demokrasi juga membutuhkan orang-orang di sekelilingnya yang cukup berani untuk berkata tidak “Asal Bapak Senang”.
Karena kalau semua orang hanya mengangguk, demokrasi mungkin terlihat sangat kompak. Masalahnya, ia juga bisa sedang tidur. Terbaca familiar di sini?***
ARP, Oktober 2026
